Hukum ketenagakerjaan di Indonesia

Hukum ketenagakerjaan Indonesia sering disebut hukum ketenagakerjaan. Hukum ini menggabungkan peraturan perundang-undangan nasional, peraturan pelaksana, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Seorang pekerja dapat dipekerjakan berdasarkan pengaturan untuk jangka waktu tidak tertentu, yang umum disebut perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), atau pengaturan untuk jangka waktu tertentu, yang umum disebut perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Bentuk yang tepat bergantung pada sifat pekerjaannya, dan label semata tidak menentukan kedudukan hukum pekerja yang sebenarnya. Perjanjian kerja biasanya mencantumkan para pihak, pekerjaan, tempat kerja, upah, dan ketentuan dasar. Peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dapat menambahkan aturan mengenai perilaku, cuti, tunjangan, disiplin, dan prosedur internal. Perlindungan ketenagakerjaan mencakup hal-hal seperti upah, waktu kerja, waktu istirahat, keselamatan kerja, kepesertaan jaminan sosial, perlakuan yang setara, dan cuti yang dilindungi. Hak yang tepat dapat bergantung pada pengaturan kerja, sektor, dan peraturan perusahaan yang berlaku. Serikat pekerja dapat mewakili pekerja dan merundingkan perjanjian kerja bersama. Pada umumnya pekerja memiliki jalur untuk berorganisasi secara sah, sedangkan pemberi kerja tetap memiliki kewenangan untuk mengelola pekerjaan dalam batas hukum dan kontrak. Pemutusan hubungan kerja merupakan proses yang diatur, bukan semata-mata keputusan privat. Alasan, pemberitahuan, pembahasan, dokumen, dan pembayaran yang diwajibkan oleh hukum semuanya dapat memengaruhi keabsahan pemutusan hubungan kerja dan akibat selanjutnya. Sengketa hubungan industrial biasanya dimulai dengan perundingan bipartit antara pekerja dan pemberi kerja. Jika gagal, mediasi atau proses lain yang diakui dapat dilakukan, dan sengketa yang tidak terselesaikan dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Warga negara asing memerlukan izin imigrasi yang mengizinkan pekerjaan yang dimaksud, dan pemberi kerja mungkin memiliki kewajiban kepatuhan tambahan. Izin imigrasi dan perjanjian kerja menjawab pertanyaan hukum yang berbeda, sehingga keduanya harus diperiksa.