Kerangka hukum utama terdiri atas Undang-Undang Imigrasi 2019, Prosedur Imigrasi 2020, dan Perintah Pengecualian Masuk dan Visa 2023. Divisi Imigrasi Kementerian Luar Negeri dan Imigrasi (MFAI) di Bairiki, Tarawa, menangani administrasi imigrasi. Menteri, Sekretaris, dan petugas imigrasi mengambil keputusan sesuai kewenangan masing-masing. Komisi Visa Tinggal menangani pengajuan Visa Tinggal, sedangkan Komisi Kewarganegaraan menangani urusan kewarganegaraan. Warga negara non-Kiribati umumnya memerlukan visa yang sesuai untuk bepergian dan tinggal. Saat tiba, pelancong harus melapor ke area pemeriksaan imigrasi, menunjukkan paspor atau dokumen perjalanan dan tiket jika diminta, serta mengajukan izin masuk. Pembebasan visa menghapus kebutuhan akan visa dalam kasus yang dicakup, tetapi tidak menggantikan izin masuk. Ketentuan visa menentukan kegiatan yang boleh dilakukan pemegangnya: visa pengunjung, kerja, pelajar, investasi, pekerja agama, diplomatik atau militer, transit, kelompok, dan sementara memiliki tujuan berbeda. Seseorang tidak boleh bekerja atau belajar kecuali visa terkait mengizinkannya. Pasangan atau tanggungan biasanya memerlukan visa tersendiri yang sesuai dengan keadaan pemohon utama. Izin kerja bergantung pada ketentuan visa dan dapat dibatasi pada pemberi kerja, industri, atau lokasi tertentu. Bukti yang biasanya diperlukan mencakup tawaran kerja yang sah, rincian pemberi kerja dan pekerjaan, upah, jam serta ketentuan kerja, kualifikasi atau pengalaman, kontrak, paspor, registrasi, pemeriksaan kesehatan, laporan polisi, riwayat hidup, uraian jabatan, surat permohonan, dan rekening koran. Usaha swasta mungkin juga memerlukan rencana lokalisasi, iklan lowongan di dalam negeri, dan izin operasional. Portal Perdagangan mencantumkan perkiraan waktu pemrosesan sekitar 10–30 hari kerja. Angka yang tercantum adalah AUD 40 untuk visa sekali perjalanan atau AUD 80 untuk visa beberapa perjalanan, AUD 150 untuk izin kerja, serta uang jaminan AUD 1.000; entri tersebut terakhir tercatat pada 17 Mei 2021. Biaya dan persyaratan terkini perlu dikonfirmasi kepada petugas visa melalui visaofficer@mfa.gov.ki. Visa kerja beberapa perjalanan dapat berlaku selama masa kontrak hingga lima tahun. Visa pelajar umumnya mensyaratkan tawaran tempat dari penyedia pendidikan Kiribati, bukti program, durasi, biaya dan libur, dana yang cukup atau sponsor yang disetujui, serta perjalanan lanjutan. Pelajar harus mematuhi persyaratan kehadiran, kemajuan, dan pembayaran biaya. Pelanggaran persyaratan tersebut dapat menimbulkan risiko deportasi. Visa investasi memerlukan Sertifikat Investasi Asing dari Divisi Promosi Investasi berdasarkan Undang-Undang Investasi Asing 2018 dan penilaian kebutuhan ekonomi. Visa ini bersifat sementara: masa awal dapat berlangsung hingga dua tahun, dengan perpanjangan hingga dua tahun lagi, sehingga maksimum empat tahun. Pekerja agama memerlukan sponsor organisasi keagamaan, kebutuhan organisasi yang nyata, serta bukti kesehatan dan karakter; masa yang lazim adalah satu tahun, dengan perjalanan beberapa kali dan visa lanjutan mengikuti batas yang berlaku. Tak satu pun kategori sementara ini otomatis memberikan status tanpa batas waktu. Visa Tinggal secara fungsional setara dengan izin tinggal tetap. Visa ini memungkinkan tinggal tanpa batas waktu, bekerja termasuk di zona ekonomi eksklusif Kiribati, belajar, dan memperoleh izin masuk otomatis. Kerangka hukum pengajuan mensyaratkan pemohon dewasa yang mampu mengajukan secara hukum, telah tinggal biasa setidaknya tiga tahun tepat sebelum pengajuan, berniat terus tinggal di Kiribati, berkelakuan baik, mampu bercakap dalam bahasa Kiribati kecuali terhalang disabilitas, menghormati adat dan tradisi, serta mampu menanggung kebutuhan pemohon dan tanggungannya. Komisi Visa Tinggal membuat rekomendasi dan Menteri memberikan atau menolak visa. Pemegang visa terbatas, sementara, atau transit, serta orang yang dapat dideportasi, tidak dapat menggunakan kategori ini. Sebagian informasi terkini Divisi Imigrasi menyebut tujuh tahun tinggal biasa, catatan bersih, faktor keluarga, dan biaya AUD 1.000, sementara pasal 48 Undang-Undang Imigrasi menyebut tiga tahun. Karena itu, persyaratan terkini perlu dikonfirmasi langsung kepada Komisi sebelum menyiapkan pengajuan. Kewarganegaraan mengikuti aturan konstitusional dan undang-undang yang terpisah. Warga negara I-Kiribati memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk masuk dan tinggal di Kiribati. Ketentuan konstitusi meliputi kewarganegaraan melalui kelahiran, keturunan, adopsi, dan pendaftaran. Naturalisasi berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan, Bab 8A, dan Peraturan Kewarganegaraan (Naturalisasi, Pendaftaran, dan Pelepasan Kewarganegaraan) 2017 umumnya melibatkan usia 18 tahun atau lebih, tujuh tahun tinggal biasa, kelanjutan tinggal, karakter baik, kemampuan bercakap dalam bahasa Kiribati, penghormatan terhadap adat dan tradisi, sarana hidup yang memadai, pengetahuan tentang hak dan kewajiban, sumpah, serta pelepasan kewarganegaraan lain. Komisi Kewarganegaraan mempertimbangkan pengajuan. Pemberitahuan publik umumnya harus berlangsung setidaknya dua minggu agar keberatan dapat diajukan, dan pertimbangan Komisi memerlukan sekurangnya tiga bulan. Aturan memuat ketentuan khusus berdasarkan gender dan keturunan, termasuk kemungkinan naturalisasi bagi istri laki-laki I-Kiribati tanpa pendaftaran. Sebagian informasi resmi terkini menyebut lebih dari sepuluh tahun tinggal tetap, yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan; jangan berasumsi bahwa kewarganegaraan diberikan otomatis. Kerangka perlindungan Kiribati terfragmentasi. Negara ini bukan pihak pada Konvensi Pengungsi atau Protokol 1967, dan tidak ditemukan undang-undang suaka nasional atau prosedur penentuan status pengungsi yang terpisah. Prosedur Imigrasi mengatur pengajuan klaim status pengungsi di pelabuhan masuk jika informasi menunjukkan risiko penganiayaan atau pelanggaran hak asasi manusia serius. Deportasi tidak boleh dilakukan sebelum penentuan perlindungan atau pengungsi menjadi final, dan visa pengunjung dapat diberikan saat klaim diperiksa. Direktur Imigrasi atau Sekretaris dapat berkonsultasi dengan UNHCR. Polisi, IOM, atau Komunitas Pembangunan Imigrasi Pasifik dapat membantu dalam kasus perdagangan manusia, sementara IOM dapat mendukung pemulangan sukarela dengan bantuan bagi migran yang terlantar. Ini merupakan praktik perlindungan fungsional, bukan jalur yang menjamin izin tinggal tetap atau kewarganegaraan. Seseorang harus mematuhi ketentuan visa. Orang dengan status tidak sah dapat diwajibkan pergi dan tidak boleh bekerja atau belajar. Penolakan masuk atau pemindahan keluar dapat terjadi akibat vonis serius, deportasi atau pemindahan sebelumnya, perintah penolakan masuk dari negara asing, masalah keamanan atau ketertiban umum, penetapan terorisme, keberadaan tanpa izin, pelanggaran visa, tindak pidana, identitas palsu, informasi yang disembunyikan, atau perubahan kelayakan. Pemulangan langsung atau penahanan dapat terjadi, termasuk berdasarkan aturan awal 72 jam. Biaya deportasi dapat menjadi utang, dan masa larangan masuk dapat berlangsung dua tahun, lima tahun, atau permanen bergantung pada alasannya. Seseorang yang pergi secara sukarela sebelum perintah deportasi terbit kadang dapat menghindari masa larangan. Upaya atas penolakan memiliki tenggat singkat. Penolakan visa sementara di dalam negeri umumnya dapat dimintakan peninjauan ulang secara tertulis kepada Kementerian dalam tujuh hari kerja. Dalam tenggat itu, petugas dapat membatalkan keputusan atau meneruskannya kepada Sekretaris. Penolakan Sekretaris umumnya dapat diajukan kepada Menteri dalam tujuh hari kerja dengan biaya yang ditentukan; dalam beberapa kasus, visa sementara mungkin tersedia. Banding deportasi biasanya memiliki tenggat 10 atau 21 hari bergantung pada alasannya. Banding kemanusiaan memerlukan keadaan luar biasa, deportasi yang tidak adil atau terlalu keras, dan kesesuaian dengan kepentingan umum. Tanggung jawab terkait keamanan mungkin tidak dapat diajukan banding. Permohonan izin ke Pengadilan Tinggi atas masalah hukum atau peninjauan yudisial umumnya memiliki tenggat 21 hari. Pemberitahuan dan tenggat yang tepat menentukan upaya yang tersedia, jadi periksa keputusan tertulis segera.
Hukum imigrasi di Kiribati
Hukum imigrasi Kiribati mengatur masuk, visa, tempat tinggal, pekerjaan, studi, perlindungan, kewarganegaraan, dan pemindahan keluar. Warga negara non-Kiribati umumnya memerlukan visa untuk bepergian dan tinggal, kemudian izin masuk di pemeriksaan imigrasi. Pengajuan visa saja tidak mengesahkan tinggal di dalam negeri atau memberikan izin bekerja maupun belajar.
VivAVia dapat membuat kesalahan. Periksa informasi penting.

