Politik di Myanmar

Sistem politik Myanmar menghubungkan lembaga negara dengan pemilu. Lembaga negara menetapkan tanggung jawab hukum atas administrasi, keuangan publik, pengawasan, ruang publik, dan keamanan. Pyidaungsu Hluttaw adalah lembaga legislatif Persatuan dan terdiri atas majelis perwakilan (Pyithu Hluttaw) dan majelis kebangsaan (Amyotha Hluttaw). Region, State, dan wilayah yang dikelola sendiri juga memiliki lembaga formal dalam kerangka konstitusional. Pemilu memilih wakil untuk Pyithu Hluttaw, Amyotha Hluttaw, dan majelis Region atau State (Region or State Hluttaws). Dalam pemilu umum 2025/26, Pyithu Hluttaw menggunakan sistem first-past-the-post, yaitu kandidat dengan suara terbanyak di suatu daerah pemilihan menang. Amyotha Hluttaw dan majelis Region atau State menggunakan sistem campuran yang menggabungkan kursi daerah pemilihan dengan kursi daftar partai. Aturan formal tidak menggambarkan setiap kenyataan politik di Myanmar. Kewenangan diperebutkan di beberapa bagian negara, dan kendali praktis terfragmentasi. Suatu lembaga dapat memiliki tanggung jawab hukum tanpa mampu menjangkau suatu wilayah, memberikan perlindungan, atau menegakkan keputusan di sana. Akses terhadap pemungutan suara, pendaftaran pemilih, kampanye, dan kondisi penghitungan suara juga berbeda tajam di seluruh Myanmar. Karena itu, memahami perkembangan politik memerlukan perhatian baik pada peran konstitusional suatu lembaga maupun kondisi yang memungkinkannya beroperasi.