Politik di Selandia Baru

Sistem politik nasional Selandia Baru menggabungkan Mahkota (Crown), Parlemen, pemerintah, dan pengadilan. Parlemen membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah. Pemerintah menyelenggarakan layanan publik dan harus tetap mendapat kepercayaan Dewan Perwakilan (House of Representatives) agar dapat memerintah. Pengadilan menerapkan hukum secara independen. Selandia Baru adalah negara kesatuan, sehingga kewenangan konstitusional tidak dibagi antara pemerintah nasional dan negara bagian atau provinsi yang terpisah secara konstitusional. Meskipun demikian, dewan lokal tetap mengambil keputusan mengenai hal-hal seperti jalan lokal, tata ruang, layanan persampahan, dan fasilitas masyarakat. Tanggung jawab mereka berbeda dari tanggung jawab Parlemen dan pemerintah pusat. Pemilu memilih anggota Dewan Perwakilan. Selandia Baru menggunakan sistem pemilihan perwakilan proporsional campuran (Mixed Member Proportional), yang umumnya disebut MMP, yang menggabungkan perwakilan daerah pemilihan dengan perwakilan berbasis partai. Hasil pemilu menentukan keseimbangan kursi di Parlemen dan memengaruhi partai atau kelompok mana yang dapat membentuk pemerintahan. Kesepakatan koalisi atau dukungan mungkin diperlukan ketika satu partai tidak memiliki cukup kursi untuk memerintah sendiri. Partisipasi politik juga mencakup menghubungi perwakilan, bergabung dengan kelompok politik, menyampaikan masukan mengenai rancangan undang-undang, serta ikut dalam pemilu lokal atau konsultasi dewan. Saluran-saluran ini berkaitan dengan keputusan yang berbeda: Parlemen menangani hukum dan kebijakan nasional, sedangkan dewan menangani layanan dan peraturan lokal.